Saturday, January 22, 2005

ACEH PASCA BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI


Oleh

Muhamad Jafar Elly


Tak ada lagi tangis dan jeritan yang mengiringi malapetaka dahsyat itu. Yang tersisa adalah puing-puing kehancuran dan penderitaan yang memilukan menyusul bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada Ahad, 26 Desember 2004 lalu. Kini bantuanpun mengalir dari segala penjuru laksana jamur yang tumbuh di musim hujan. Diperkirakan bantuan tersebut mencapai lebih dari 50 triliyun rupiah. Di atas kertas nilai bantuan itu bisa dikatakan besar. Namun, apakah realisasinya bisa mencapai sebesar itu atau lebih, masih belum diketahui. Pasalnya tidak semua bantuan yang akan diterima itu bersifat hibah melainkan juga bersifat pinjaman. Dalam kondisi keterbatasan anggaran negara, pemerintah tentu akan menyambut gembira semua bantuan itu terutama yang bersifat hibah atau bantuan murni tanpa mengharapkan pengembalian sepeserpun. Lain halnya dengan bantuan yang bersifat pinjaman, hal ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Intinya, pemerintah tidak ingin menambah beban hutang luar negeri Indonesia dengan bantuan-bantuan tersebut.

Bencana alam yang membuat pemerintah terpukul ini telah mengundang simpatik dunia kepada Indonesia hingga banyak negara donor (pemberi pinjaman) bersepakat menawarkan moratorium kepada pemerintah Indonesia, yakni semacam penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia untuk beberapa jangka waktu ke depan. Tawaran ini cukup melegakan tetapi tidak serta merta diterima pemerintah Indonesia karena ada beberapa alasan politis yang mendasarinya. Alasan utamanya adalah karena ada dugaan bahwa tawaran tersebut akan menjebak Indonesia untuk masuk kembali ke dalam lingkaran “setan” ekonomi IMF yang terbukti tidak memberikan banyak kemajuan dalam perekonomian Indonesia. Sebaliknya justru menghancurkan dan menghambat kemajuan perekonomian Indonesia. Jalur tawaran tersebut konon akan melewati “pintu” paris club yang ujung-ujungnya akan berkolaborasi dengan IMF. Hal ini yang justru ingin dihindari oleh pemerintah Indonesia. Alasan lainnya sudah pasti pemerintah Indonesia tidak mengharapkan adanya pamrih di balik pemberian bantuan tersebut semisal timbulnya “deal-deal” yang akan mengabaikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya “udang di balik batu” atas bantuan asing, pemerintah tampaknya tidak mengambil sikap tegas untuk menerima ataupun menolaknya. Agaknya bangsa ini perlu belajar dari pemerintah Thailand dan India yang dengan tegas menolak bantuan asing untuk korban tsunami di kedua negara tersebut kecuali bantuan yang bersifat teknis dan peralatan medis. Sikap tegas pemerintah Thailand dan India patut dihargai dan bisa menjadi cermin bagi Indonesia demi tegaknya kemandirian dan kewibawaan bangsa di mata internasional khususnya di negara-negara yang suka bermain di air keruh dan mengambil keuntungan dengan berselimutkan bantuan kemanusiaan.

Satu lagi yang perlu mendapat perhatian serius adalah penyelamatan generasi muda Aceh khususnya anak-anak yang kini hidup penuh dengan tekanan jiwa dan beban penderitaan yang memilukan tanpa belaian kasih sayang orang tua. Puluhan ribu anak Aceh kehilangan orang tua dan sanak saudara akibat terjangan gelombang dahsyat itu. Banyak yang prihatin dan menaruh perhatian atas penderitaan mereka, namun ada juga yang ingin memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan kelompok dan menghancurkan masa depan anak-anak Aceh. Isu pengambilan terselubung anak-anak Aceh sebanyak 300 orang oleh WorldHelp, salah satu kelompok misionaris dari Amerika Serikat misalnya, adalah satu bukti yang tak terbantahkan yang kini sedang menjadi perbincangan serius di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Islam Indonesia. Apapun alasannya, tindakan ini tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang no 23/2002 khususnya pasal 35-41 tentang pengangkatan dan pengasuhan anak (Republika: Senin, 17 Januari 2005). Adalah sangat tidak bermoral apabila dalam situasi seperti itu, masih saja ada orang atau kelompok tertentu yang tega menghancurkan akidah warga Aceh dengan bermodalkan bantuan kemanusiaan.

Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja kelompok yang hendak menghancurkan masa depan generasi muda Aceh baik budaya maupun akidahnya. Antisipasi juga perlu dilakukan terhadap mereka yang hendak mengasuh anak secara individu sehingga terhindar dari kemungkinan adanya praktek-praktek perdagangan anak-anak korban gempa dan tsunamai secara ilegal dari Aceh dan Nias. Apa pun alasannya tindakan yang mengabaikan moral dan etika ini harus segera dipagari dengan aturan yang tegas sehingga budaya dan karakteristik masyarakat Aceh dapat diselamatkan.

Kondisi Aceh pasca gempa dan tsunami memang sungguh menyedihkan. Sarana dan prasarana wilayah Aceh hancur berantakan. Rekonstruksi wilayah harus segera dilaksanakan untuk memulihkan kondisi yang porak poranda tersebut. Bantuan dana dari dalam dan luar negeri untuk rekonstruksi wilayah Aceh jangan lagi dimanipulasi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan yang cepat untuk membangun kembali wilayah Nangroe Aceh Darussalam itu diharapkan bisa mengembalikan rasa percaya diri dan martabat rakyat Aceh untuk menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Kiranya musibah besar ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya untuk tetap menjalin dan menjaga ukhuwah sesama anak bangsa sampai kapanpun.