Sunday, March 13, 2005

PERSETERUAN DUA NEGERI SERUMPUN



Oleh
Muhamad Jafar Elly


Indonesia dan Malaysia hari-hari belakangan ini tak pernah sepi dari sorotan media massa nasional. Pasalnya kedua negara serumpun ini sedang berseteru tentang kepemilikan perairan Ambalat di Kalimantan Timur. Bagi Indonesia, perairan Ambalat adalah bagian wilayah yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan sikap ini bukan tanpa dasar. Pertama, karena Indonesia telah diakui dunia internasional sebagai negara kepulauan yang batas-batas wilayah perairannya mencakup 12 mil dari garis pantai berdasarkan hukum laut internasional dan keputusan UNCLOS 1982. Kedua, dilihat dari sudut geografinya, perairan Ambalat itu lebih dekat ke wilayah Indonesia ketimbang ke Malaysia. Atas dasar itu, Indonesia berhak melindungi batas-batas wilayah teritorialnya dan kekayaan sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Jelas, Indonesia tidak ingin mengulangi kembali kisah kelam masa lalu. Lepasnya Timor Timur, Sipadan dan Ligitan dari pangkuan RI adalah contohnya. Belajar dari pengalaman itu, Indonesia tentu akan lebih tegas mengambil sikap dengan mengedepankan kekuatan Diplomasi dan memperkuat pertahanannya di wilayah perbatasan dari setiap upaya asing yang hendak memasuki wilayah tersebut tanpa izin apalagi mengambil kekayaan alamnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Tindakan Malaysia yang hendak mengeksplorasi minyak di perairan tersebut mengundang reaksi keras pemerintah Indonesia. Apapun alasannya Malaysia tak berhak memasuki apalagi mengambil manfaat dari perairan tersebut tanpa izin dari Indonesia. Klaim Malaysia atas wilayah perairan Ambalat menurut pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal, tak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurutnya Malaysia bukanlah negara kepulauan sebagaimana Indonesia yang batas-batasnya jelas berdasarkan hukum laut internasional. Jika Malaysia mengklaim wilayah perairan Ambalat hanya berdasarkan jarak dari pulau Sipadan dan ligitan, maka Malaysia telah mengambil keputusan sepihak tanpa memperhatikan atau mengindahkan hukum laut internasional. Dalam hal ini, Malaysia telah melanggar peraturan Internasional yang berlaku.

Klaim Malaysia atas wilayah perairan tersebut telah memicu kemarahan sebagian besar masyarakat Indonesia. Semangat “Ganyang Malaysia” yang pernah semarak di jaman Bung Karno dulu, kini muncul kembali setelah sekian lama pupus dari benak masyarakat Indonesia. Pemerintah kedua negara serumpun ini berupaya keras agar perseteruan itu tidak menjadi konflik terbuka yang bisa berakibat fatal bagi hubungan persaudaraan sesama puak melayu yang selama ini telah terbina baik. Tak kurang dari Majelis Ulama Indonesia pun ikut turun tangan membantu meredam perseteruan ini. Kita semua tentu berharap semoga sengketa ini bisa berakhir dengan damai tanpa peperangan. Sedapat mungkin juga harus dihindarkan masuknya pihak ketiga (barat) yang terus mencari celah untuk memporak-porandakan Indonesia dan Malaysia yang notabene sama-sama berpenduduk mayoritas Islam. Masyarakat tentu berharap kedua pemerintahan akan menyelesaikan sengketa wilayah itu di bawa payung hukum internasional yang berlaku dan mengikat kedua bela pihak. Yang pasti Indonesia akan terus berjuang mempertahankan setiap jengkal wilayah yang menjadi hak miliknya hingga akhir masa.

Saturday, January 22, 2005

ACEH PASCA BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI


Oleh

Muhamad Jafar Elly


Tak ada lagi tangis dan jeritan yang mengiringi malapetaka dahsyat itu. Yang tersisa adalah puing-puing kehancuran dan penderitaan yang memilukan menyusul bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada Ahad, 26 Desember 2004 lalu. Kini bantuanpun mengalir dari segala penjuru laksana jamur yang tumbuh di musim hujan. Diperkirakan bantuan tersebut mencapai lebih dari 50 triliyun rupiah. Di atas kertas nilai bantuan itu bisa dikatakan besar. Namun, apakah realisasinya bisa mencapai sebesar itu atau lebih, masih belum diketahui. Pasalnya tidak semua bantuan yang akan diterima itu bersifat hibah melainkan juga bersifat pinjaman. Dalam kondisi keterbatasan anggaran negara, pemerintah tentu akan menyambut gembira semua bantuan itu terutama yang bersifat hibah atau bantuan murni tanpa mengharapkan pengembalian sepeserpun. Lain halnya dengan bantuan yang bersifat pinjaman, hal ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Intinya, pemerintah tidak ingin menambah beban hutang luar negeri Indonesia dengan bantuan-bantuan tersebut.

Bencana alam yang membuat pemerintah terpukul ini telah mengundang simpatik dunia kepada Indonesia hingga banyak negara donor (pemberi pinjaman) bersepakat menawarkan moratorium kepada pemerintah Indonesia, yakni semacam penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia untuk beberapa jangka waktu ke depan. Tawaran ini cukup melegakan tetapi tidak serta merta diterima pemerintah Indonesia karena ada beberapa alasan politis yang mendasarinya. Alasan utamanya adalah karena ada dugaan bahwa tawaran tersebut akan menjebak Indonesia untuk masuk kembali ke dalam lingkaran “setan” ekonomi IMF yang terbukti tidak memberikan banyak kemajuan dalam perekonomian Indonesia. Sebaliknya justru menghancurkan dan menghambat kemajuan perekonomian Indonesia. Jalur tawaran tersebut konon akan melewati “pintu” paris club yang ujung-ujungnya akan berkolaborasi dengan IMF. Hal ini yang justru ingin dihindari oleh pemerintah Indonesia. Alasan lainnya sudah pasti pemerintah Indonesia tidak mengharapkan adanya pamrih di balik pemberian bantuan tersebut semisal timbulnya “deal-deal” yang akan mengabaikan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya “udang di balik batu” atas bantuan asing, pemerintah tampaknya tidak mengambil sikap tegas untuk menerima ataupun menolaknya. Agaknya bangsa ini perlu belajar dari pemerintah Thailand dan India yang dengan tegas menolak bantuan asing untuk korban tsunami di kedua negara tersebut kecuali bantuan yang bersifat teknis dan peralatan medis. Sikap tegas pemerintah Thailand dan India patut dihargai dan bisa menjadi cermin bagi Indonesia demi tegaknya kemandirian dan kewibawaan bangsa di mata internasional khususnya di negara-negara yang suka bermain di air keruh dan mengambil keuntungan dengan berselimutkan bantuan kemanusiaan.

Satu lagi yang perlu mendapat perhatian serius adalah penyelamatan generasi muda Aceh khususnya anak-anak yang kini hidup penuh dengan tekanan jiwa dan beban penderitaan yang memilukan tanpa belaian kasih sayang orang tua. Puluhan ribu anak Aceh kehilangan orang tua dan sanak saudara akibat terjangan gelombang dahsyat itu. Banyak yang prihatin dan menaruh perhatian atas penderitaan mereka, namun ada juga yang ingin memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan kelompok dan menghancurkan masa depan anak-anak Aceh. Isu pengambilan terselubung anak-anak Aceh sebanyak 300 orang oleh WorldHelp, salah satu kelompok misionaris dari Amerika Serikat misalnya, adalah satu bukti yang tak terbantahkan yang kini sedang menjadi perbincangan serius di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Islam Indonesia. Apapun alasannya, tindakan ini tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang no 23/2002 khususnya pasal 35-41 tentang pengangkatan dan pengasuhan anak (Republika: Senin, 17 Januari 2005). Adalah sangat tidak bermoral apabila dalam situasi seperti itu, masih saja ada orang atau kelompok tertentu yang tega menghancurkan akidah warga Aceh dengan bermodalkan bantuan kemanusiaan.

Pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap siapa saja kelompok yang hendak menghancurkan masa depan generasi muda Aceh baik budaya maupun akidahnya. Antisipasi juga perlu dilakukan terhadap mereka yang hendak mengasuh anak secara individu sehingga terhindar dari kemungkinan adanya praktek-praktek perdagangan anak-anak korban gempa dan tsunamai secara ilegal dari Aceh dan Nias. Apa pun alasannya tindakan yang mengabaikan moral dan etika ini harus segera dipagari dengan aturan yang tegas sehingga budaya dan karakteristik masyarakat Aceh dapat diselamatkan.

Kondisi Aceh pasca gempa dan tsunami memang sungguh menyedihkan. Sarana dan prasarana wilayah Aceh hancur berantakan. Rekonstruksi wilayah harus segera dilaksanakan untuk memulihkan kondisi yang porak poranda tersebut. Bantuan dana dari dalam dan luar negeri untuk rekonstruksi wilayah Aceh jangan lagi dimanipulasi untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan yang cepat untuk membangun kembali wilayah Nangroe Aceh Darussalam itu diharapkan bisa mengembalikan rasa percaya diri dan martabat rakyat Aceh untuk menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Kiranya musibah besar ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya untuk tetap menjalin dan menjaga ukhuwah sesama anak bangsa sampai kapanpun.

Sunday, December 26, 2004

GEMPA ACEH GUNCANG DUNIA

Oleh :

Muhamad Jafar Elly

Dunia belum lagi kiamat, tapi gempa Aceh telah membuat umat manusia ketakutan luar biasa. Gempa dahsyat yang berkekuatan 8,9 pada Skala Richter menurut US Geological Survey (BMG-nya AS) pada Ahad pagi, 26 Desember 2004 pukul 07.58 wkbi (waktu kawasan barat Indonesia) meluluhlantahkan wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Getaran gempa ini terasa hingga ke negeri-negeri jiran, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Bahkan gempa tektonik ini menimbulkan gelombang tsunami setinggi lebih kurang 5 meter hingga menjangkau kawasan pantai Sri Lanka, India, Bangladesh, Maldiva dan Pulau Coco. Total sementara korban yang tewas mencapai lebih dari 20.000 orang, masing-masing Sri Lanka 11.529 orang, India 3000 orang, Indonesia 4752 orang, Thailand 839 orang, Malaysia 53 orang belum termasuk yang di Singapura, Bangladesh dan lain-lainnya (sumber: detikcom). Pemerintah Sri Lanka bahkan menetapkan bencana ini sebagai darurat nasional bagi negerinya. Sungguh mengerikan!.

Dalam catatan sejarah pergempaan, gempa Aceh ini termasuk yang paling hebat terjadi di dunia dalam abad 21 ini. Para ahli mengatakan gempa ini merupakan gempa nomor 5 terdahsyat dari 10 gempa terdahsyat yang pernah terjadi di dunia sejak tahun 1900 M. Melihat jangkauan gempa Aceh yang luas itu, sangat wajar bila dikatakan gempa ini merupakan bencana alam dunia. Kedahsyatan gempa Aceh barangkali bisa disejajarkan dengan meletusnya gunung Krakatau pada tahun 1883 yang getarannya mampu menjangkau kawasan Asia Pasifik lainnya dan benua Amerika hingga Australia. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan gempa Aceh ini sebagai bencana alam nasional dan masa berkabung nasional selama 3 hari.

Dampak gempa Aceh ini, antara lain terputusnya hubungan telekomunikasi sebanyak 41.318 SST di wilayah Aceh dan sekitarnya, terhentinya penerbangan dari dan ke Aceh, hancurnya rumah-rumah penduduk, rumah-rumah ibadah, fasilitas sosial dan umum serta terhentinya berbagai aktifitas masyarakat. Secara psikologi, gempa tersebut akan membuat masyarakat merasa takut dan khawatir untuk berdiam di dalam rumah atau gedung-gedung lainnya. Ketakutan itu wajar saja karena sewaktu-waktu gempa susulan bisa terjadi kembali. Sudah tak terhitung lagi berapa jumlah kerugian yang diderita masyarakat yang tertimpa musibah itu baik yang di Indonesia (Sumatera) maupun di belahan dunia lainnya (Sir Lanka, Bangladesh, India, Maldiva, Thailand, Malaysia, Singapura dan sebagainya).

Duka tampaknya masih menggelayut di bumi pertiwi ini. Bencana alam tersebut tidak hanya menimbulkan duka bagi masyarakat Sumatera umumnya dan Aceh khususnya tetapi duka bagi seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Gempa Aceh yang disusul dengan bencana gelombang pasang laut tsunami ini semakin memperpanjang daftar musibah dan bencana alam di Indonesia. Sepanjang tahun 2004 ini telah terjadi musibah beruntun akibat kondisi cuaca yang buruk. Masih segar dalam ingatan bangsa ini bagaimana musibah banjir dan tanah longsor melanda wilayah Jawa dan Sumatera, tabrakan beruntun yang hampir setiap saat terjadi ketika masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran yang lalu, gempa bumi yang berkekuatan lebih kurang 6 pada Skala Richter menghantam pulau Alor, NTT dan kota Nabire, Papua sebanyak 2 kali dalam tahun 2004 ini, tergelincirnya pesawat Lion Air di bandara Adi Sumarmo Solo, jatuhnya pesawat helikopter berturut-turut di Nabire (22/12/04) dan di pegunungan Dieng, Jawa Tengah (23/12/04) yang menewaskan semua penumpangnya dan yang terakhir musibah gempa dahsyat yang mengguncang Aceh dan dunia saat ini.

Ada apakah dengan semua musibah ini? Hendaknya setiap orang merenungkannya. Boleh jadi sang pemilik alam ini sedang murka atas keangkuhan manusia dan boleh jadi pula Dia hendak memberikan pelajaran kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa ingat kepada-Nya. Setidaknya Allah ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan-Nya pada manusia bahwa sesungguhnya manusia itu lemah dan tak berdaya manakala bencana datang menimpa dirinya. Gempa dahsyat ini mengingatkan penulis pada firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Zalzalah yang menceritakan kegoncangan bumi yang sangat dahsyat hingga manusia lari pontang-panting tak berdaya menghindari goncangan itu. Sekali lagi, bumi ini belum kiamat tapi gempa Aceh itu telah membuat manusia ketakutan luar biasa persis seperti yang digambarkan dalam ayat Qur’an tersebut.

Bagi kaum ilmuwan khususnya yang menggeluti bidang geologi laut dan gelombang tsunami, tentu ini akan menjadi pekerjaan besar untuk dipelajari. Namun yang tepenting dan yang paling utama dilakukan saat ini adalah melakukan aksi nyata ke lokasi bencana, menyelamatkan korban-korban yang tersisa dan membantu meringankan beban penderitaan masyarakat yang terkena musibah terhebat abad ini.

Sudah sepatutnya kita ikut berbela sungkawa atas musibah bencana alam ini dan berdo’a semoga para korban yang tewas diberikan tempat yang layak di sisi Yang Maha Kuasa dan mereka yang ditinggalkannya diperkokoh keimanannya serta diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Aamiin…!

Redaksi ISOI